Konsultan Pajak Berlisensi | Ahli ERP & Automasi Bisnis

Tentang Tjoeng William

Tjoeng William adalah konsultan pajak berlisensi DJP dan anggota resmi IKPI Semarang, dengan pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang perpajakan, operasional bisnis, ERP, dan sistem digital.
Berbasis di Semarang, William membantu pemilik bisnis, UMKM, hingga perusahaan skala besar meningkatkan kepatuhan pajak, efisiensi operasional, serta mengintegrasikan sistem ERP modern agar bisnis berjalan lebih otomatis, rapi, dan skalabel.

Sejak 2020, ia menjadi Founder dan Direktur ijinkita.com dan sintesi.id, dua platform yang berfokus pada:

• layanan konsultasi pajak,
• perizinan usaha digital,
• implementasi ERP berbasis Odoo,
• serta automasi proses bisnis untuk perusahaan Indonesia.

Dengan background sebagai Operation Dept Head (Finance, Audit, Accounting & Tax) selama 8 tahun di Honda Prima, William memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen pajak, audit internal, kontrol keuangan, dan pengelolaan bisnis berbasis data.

Pendidikan & Sertifikasi

Pendidikan

• S1 Manajemen – STIE GICI Business School (2007–2010)

Sertifikasi Perpajakan

• Brevet A & B – FISIP Tax Center Universitas Indonesia (2011)
• Izin Praktek Konsultan Pajak
  KIP-8200/IP.B/PJ/2022 — Direktorat Jenderal Pajak
• Terdaftar sebagai anggota IKPI Semarang
  SK Nomor: 000050/TTP-B/PP.IKPI/III/2024

Sertifikasi & Keahlian Teknis

• Implementasi ERP (Odoo & Sintesi)
• System Development
• Data Analytics
• Microsoft Office Expert
• SOP Development
• Web Development (WordPress)

Perjalanan Karier Profesional

2011–2012 – Tax Officer, Sequis Life

Mengelola kepatuhan pajak perusahaan dan pelaporan bulanan/tahunan.

2012–2020 – Operation Department Head, Honda Prima

Mengawasi Finance, Audit, Accounting, dan Tax.
Berperan dalam:

• pembangunan sistem operasional,
• kontrol internal,
• efisiensi akuntansi,
• automasi laporan bisnis.

2020–Sekarang – Konsultan Pajak & Founder ijinkita.com & sintesi.id

Membangun layanan konsultan pajak modern dan sistem ERP berbasis Odoo/Sintesi.
Melayani lebih dari 70+ klien lintas industri, termasuk:

• dealer otomotif,
• restoran & hotel,
• UMKM,
• perusahaan jasa,
• e-commerce,
• startup.

Keahlian Utama

• Tax Planning
• Kepatuhan Pajak Badan & UMKM
• PPh, PPN, dan pemeriksaan pajak
• Tax Audit & pendampingan sengketa
• Implementasi ERP (Odoo & Sintesi)
• Automasi bisnis
• Finance, Accounting & Control
• CRM & HRMS
• System Development & SOP

Tentang ijinkita.com & sintesi.id

ijinkita.com

Platform konsultasi pajak, perizinan, dan legalitas digital yang membantu bisnis menyelesaikan kewajiban perpajakan secara cepat, aman, dan tanpa ribet.

sintesi.id

Penyedia layanan ERP berbasis Odoo yang fokus pada integrasi:

• Finance
• Accounting
• HRMS
• CRM
• Inventory
• Reporting otomatis

Sintesi membantu bisnis mengurangi pekerjaan manual dan memaksimalkan visibilitas operasional.

Misi Profesional

Tjoeng William memiliki misi untuk:

1. Membantu pemilik bisnis memahami pajak dengan bahasa yang sederhana.
2. Menyediakan layanan pajak yang cepat, aman, dan tepat aturan.
3. Membantu perusahaan melakukan transformasi digital melalui ERP.
4. Menjadikan AW Pajak, ijinkita.com, dan sintesi.id solusi menyeluruh bagi bisnis Indonesia.

Media, Publikasi & Aktivitas Komunitas

• Aktif memberikan edukasi pajak dan ERP melalui: Instagram, TikTok, YouTube
• Kontributor dalam forum-forum pajak dan bisnis digital
• Penulis artikel edukasi pajak dan sistem manajemen
• Narasumber internal dalam beberapa komunitas bisnis (internal/private)

(Jika kamu memiliki liputan media, tinggal ditambahkan.)

Kontak

• Email: william@ijinkita.com
• WhatsApp: 0811 108 905
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/awconsultan/
• Instagram: @aw_pajak
• YouTube/TikTok: @aw_pajak
• Website: https://ijinkita.com

The post TJOENG WILLIAM appeared first on Ijinkita.

Apa Itu Pajak?

Berdasarkan undang-undang, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, ada tiga poin kunci:

1. Bersifat Memaksa: Setiap Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk membayar pajak. Pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan.
2. Tidak Ada Imbalan Langsung: Anda tidak bisa menuntut jalan mulus di depan rumah sebagai imbalan langsung dari pajak yang Anda bayar. Manfaatnya dinikmati secara bersamaan dan tidak langsung.
3. Untuk Kemakmuran Rakyat: Pajak dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik.

Mengapa Pajak Itu Penting? Ini Fungsi Utamanya

Pajak memainkan peran yang sangat vital, di antaranya:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)
   Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara (sekitar 80% APBN). Dana inilah yang menjadi modal pemerintah untuk membiayai segala bentuk pengeluaran negara, mulai dari gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bandara), hingga subsidi listrik dan BBM.
2. Fungsi Mengatur (Regulasi)
   Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan sosial. Contohnya, pemerintah memberikan tax holiday untuk menarik investor, mengenakan pajak tinggi untuk barang mewah, atau memberikan tax allowance bagi UMKM untuk mendorong usahanya.
3. Fungsi Stabilitas
   Dengan kebijakan pajak, pemerintah dapat menstabilkan kondisi perekonomian. Misalnya, saat inflasi tinggi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, saat resesi, tarif bisa diturunkan untuk mendorong konsumsi.
4. Fungsi Pemerataan (Distribusi)
   Pajak digunakan untuk mendistribusikan kesejahteraan. Pajak yang dipungut dari masyarakat, khususnya yang berpenghasilan tinggi, dialokasikan untuk membiayai program-program sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan sosial lainnya.

Jenis-Jenis Pajak yang Perlu Diketahui

Secara umum, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua:

1. Berdasarkan Siapa yang Memungut:

• Pajak Pusat: Dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
• Pajak Daerah: Dipungut oleh pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

2. Berdasarkan Siapa yang Menanggung:

• Pajak Langsung: Pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PBB.
• Pajak Tidak Langsung: Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPN. Saat Anda membeli barang, Anda sebagai konsumenlah yang akhirnya menanggung beban PPN tersebut, bukan penjualnya.

Manfaat Pajak yang Bisa Kita Rasakan Langsung

Bayangkan jika tidak ada pajak. Dari mana dana untuk:

• Membangun dan merawat jalan raya, jembatan, dan sekolah?
• Membiayai pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit?
• Membayar gaji guru, dokter, dan tentara?
• Menyediakan lampu jalanan dan keamanan oleh polisi?

Semua fasilitas dan layanan publik yang kita nikmati sehari-hari sebagian besar dibiayai dari uang pajak. Dengan membayar pajak, kita telah berinvestasi untuk masa depan bangsa yang lebih sejahtera.

Kesimpulan

Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan bentuk partisipasi aktif kita sebagai warga negara dalam membangun Indonesia. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu, kita turut serta menciptakan negara yang mandiri, stabil, dan berkeadilan. Bayar pajak adalah bukti cinta tanah air.

Catatan: Artikel ini adalah gambaran umum. Untuk informasi detail terkait ketentuan, tarif, dan tata cara pembayaran pajak, silakan kunjungi website resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau konsultasikan dengan konsultan pajak terpercaya.

The post Pahami Pajak: Fungsi, Jenis, dan Manfaatnya untuk Pembangunan Negeri appeared first on Ijinkita.

ISI PMK 210/2018
Peraturan ini mengatur tata cara pemungutan, pemotongan, dan pelaporan PPN serta PPh atas transaksi online, termasuk marketplace dan toko daring.

ALASAN PENUNDAAN
Penundaan dilakukan agar UMKM digital mendapat waktu untuk pulih dan lebih siap menghadapi kewajiban pajak.

DAMPAK UNTUK UMKM DIGITAL
UMKM masih punya waktu untuk:

• Menata pembukuan dan arus kas.
• Memahami kewajiban PPN & PPh online.
• Mempersiapkan sistem digital untuk pelaporan pajak.

APA YANG HARUS DILAKUKAN UMKM
Manfaatkan masa penundaan ini untuk memperkuat fondasi bisnis agar tidak tergagap saat aturan kembali dijalankan.

DASAR HUKUM & SUMBER RESMI
Aturan utama: PMK 210/2018.
Referensi: ikpi.or.id dan pajak.go.id.

PENUTUP
Penundaan PMK 210/2018 bukanlah pembatalan. UMKM digital harus melihat keputusan ini sebagai peluang untuk memperkuat usaha, sebelum kewajiban pajak digital benar-benar berlaku.

Sumber: ikpi.or.id/pajak-e-commerce-ditunda-umkm-digital-dapat-kesempatan-bernapas-lega/

The post Menteri Purbaya Umumkan Penundaan PMK 210/2018 Pajak E-Commerce appeared first on Ijinkita.

Mengapa Samsung ditunjuk
Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sangat cepat, namun banyak transaksi yang masih luput dari pemungutan pajak. Dengan menunjuk Samsung, pemerintah berharap pajak bisa dipungut langsung di sumber transaksi.

Tujuan pajak digital
Penerapan pajak digital diharapkan mampu menekan shadow economy, memperluas basis pajak, serta menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.

Dampak terhadap UMKM
UMKM di satu sisi diuntungkan karena aturan ini membuat pemain besar lebih transparan. Namun, di sisi lain, UMKM juga perlu bersiap menghadapi era pajak digital yang menuntut pencatatan dan kepatuhan lebih tinggi.

Dasar hukum
Penerapan pajak digital diatur dalam PMK dan ketentuan PPh Pasal 22 terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Aturan ini menjadi payung hukum penunjukan platform internasional maupun lokal sebagai pemungut pajak.

Contoh penerapan
Selain Samsung, beberapa marketplace besar juga telah ditunjuk sebagai pemungut pajak PPh dan PPN atas transaksi yang berlangsung di platform mereka.

FAQ
Apakah ini pajak baru?
Tidak, ini bukan pajak baru. Hanya mekanisme pemungutannya yang dialihkan ke platform.

Apakah UMKM terkena dampak langsung?
UMKM akan terdampak jika bertransaksi melalui platform yang sudah menjadi pemungut pajak.

Kesimpulan
Penunjukan Samsung sebagai pemungut pajak digital adalah langkah penting untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia. Namun, kesiapan UMKM dalam menghadapi era baru ini menjadi kunci keberhasilan.

Ingin tahu lebih banyak soal kewajiban pajak digital? Hubungi tim AW Pajak melalui ijinkita.com.

Sumber: ikpi.or.id/pemerintah-tunjuk-samsung-jadi-pemungut-pajak-digital-kontribusi-tembus-rp-41-triliun

The post Samsung Jadi Pemungut Pajak Digital, Kontribusi Rp41 Triliun appeared first on Ijinkita.

Apa artinya untuk UMKM
Jika perusahaan besar saja dikejar, UMKM lebih rentan. Sistem pajak sekarang terhubung digital, sehingga keterlambatan atau kesalahan mudah terlacak.

Risiko denda & bunga
Telat setor = denda 2% per bulan. Salah hitung = bunga tambahan dan risiko pemeriksaan.

Solusi praktis UMKM

• Catat omzet dengan benar
• Pisahkan rekening usaha dan pribadi
• Taat jadwal setor dan lapor pajak
• Pahami PPh Final, PPh 21, dan PPN sesuai omzet

Contoh sederhana
UMKM dengan omzet Rp500 juta → PPh Final 0,5% = Rp2,5 juta. Kalau telat 2 bulan, dendanya Rp100 ribu tambahan.

Dasar hukum
UU KUP, PP 23/2018, PMK tentang sanksi administrasi pajak.

FAQ
Q: UMKM kecil tetap wajib lapor?
A: Ya, meski pajak terutang nol, kewajiban lapor tetap ada.

Q: Bisa ajukan angsuran pajak?
A: Bisa, dengan permohonan ke DJP.

Rapi sejak awal bikin pajak lebih ringan. Konsultasi di ijinkita.com.

Sumber:
ikpi.or.id/menkeu-200-penunggak-pajak-jumbo-tak-bisa-lari-lagi-negara-akan-eksekusi-rp60-triliun/ (23 September 2025)

The post Jangan Kira UMKM Aman: Pemerintah Kejar Penunggak Pajak Rp60 Triliun appeared first on Ijinkita.

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kasus artis Leony yang mendapat tagihan pajak puluhan juta hanya karena menerima warisan rumah. Banyak yang terkejut, karena warisan sering dianggap bebas pajak.

Faktanya, warisan memang bukan objek pajak, tapi jika tidak dilengkapi dengan SKB, pengalihan aset bisa dianggap hibah biasa dan terkena PPh Final.

Dasar Hukum Warisan Bukan Objek Pajak

Pasal 4 ayat (3) UU PPh menegaskan bahwa warisan termasuk pengecualian dari objek pajak. Namun, dalam praktiknya, pengalihan hak atas tanah dan bangunan tetap memerlukan bukti resmi berupa SKB agar bebas dari PPh Final.

Solusi: Ajukan SKB ke KPP

SKB (Surat Keterangan Bebas) adalah dokumen dari KPP yang menyatakan bahwa warisan terbebas dari kewajiban PPh. SKB diajukan sebelum proses balik nama tanah atau bangunan dilakukan. Tanpa SKB, notaris dan PPAT akan tetap menghitung kewajiban PPh Final.

Kenapa SKB Tetap Wajib?

Ada tiga alasan utama:

1. Verifikasi → memastikan penerima adalah ahli waris yang sah.
2. Cegah penyalahgunaan → mencegah transaksi jual beli disamarkan sebagai warisan.
3. Kepastian hukum → notaris dan KPP butuh dasar resmi dalam proses balik nama.

Dengan SKB, hak ahli waris terlindungi dan tidak ada risiko tagihan pajak mendadak.

Proses Singkat Pengajuan SKB

1. Siapkan dokumen: akta kematian, surat keterangan waris, dokumen tanah/rumah.
2. Ajukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.
3. KPP melakukan verifikasi.
4. SKB diterbitkan.

FAQ Umum Soal Pajak Warisan

Apakah semua warisan bebas pajak?
Ya, tetapi harus ada SKB untuk membuktikan pengecualian PPh, khususnya untuk aset tanah dan bangunan.

Apakah SKB bisa diajukan setelah balik nama?
Tidak, SKB harus diajukan sebelum proses balik nama dilakukan.

Berapa lama proses SKB?
Tergantung kelengkapan dokumen, umumnya beberapa hari kerja setelah verifikasi KPP.

Jika Anda sedang menerima warisan, segera ajukan SKB agar bebas pajak dan proses balik nama lebih aman. Untuk konsultasi lebih lanjut, kunjungi ijinkita.com

The post Kenapa Warisan Masih Perlu SKB Agar Bebas Pajak? appeared first on Ijinkita.

Fakta Angka PTKP

Saat ini, besaran PTKP adalah Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Usulan terbaru mendorong batas bebas pajak menjadi Rp90 juta per tahun atau Rp7,5 juta per bulan. Artinya, terdapat kenaikan sekitar 70% dari ketentuan yang berlaku sekarang.

Kontribusi PPh 21 terhadap Penerimaan Negara

PPh Pasal 21, yaitu potongan pajak atas gaji formal, memiliki peran yang signifikan. Per September 2024, kontribusi PPh 21 mencapai 14,7% dari total penerimaan pajak nasional. Jika digabung dengan PPh orang pribadi lainnya, kontribusinya mencapai 15,7%. Dengan posisi yang cukup besar, setiap perubahan basis pemajakan PPh 21 akan berdampak langsung pada penerimaan negara.

Data Historis Kenaikan PTKP

Kenaikan PTKP bukan hal baru. Pada tahun 2013, PTKP dinaikkan dari Rp15,84 juta per tahun menjadi Rp24,3 juta per tahun. Kementerian Keuangan saat itu memperkirakan potensi penerimaan negara berkurang sekitar Rp13,3 triliun.

Kemudian pada tahun 2016, PTKP kembali dinaikkan, dari Rp36 juta per tahun menjadi Rp54 juta per tahun. Menurut analisis DDTC, kebijakan tersebut diperkirakan menyebabkan kehilangan potensi penerimaan negara sekitar Rp18,9 triliun.

Analisis Potensi Dampak Usulan Rp7,5 Juta

Jika usulan kenaikan PTKP ke Rp7,5 juta per bulan benar-benar dilaksanakan, maka kenaikan ini akan lebih tinggi dibandingkan 2016. Dengan basis kenaikan sekitar 70%, potensi penurunan penerimaan negara diperkirakan bisa jauh lebih besar, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah.

Bagi pekerja dan UMKM, tentu kebijakan ini membawa angin segar karena mengurangi beban pajak. Namun dari sisi fiskal, pemerintah perlu menimbang dampak berkurangnya ruang fiskal dan mencari strategi alternatif untuk menutup celah penerimaan, misalnya lewat optimalisasi PPN atau perluasan basis pajak lainnya.

Simulasi Perbandingan

1. Gaji Rp6 juta per bulan
   • Aturan lama (PTKP Rp4,5 juta): Kena pajak atas Rp1,5 juta. Dalam setahun Rp18 juta jadi basis PPh.
   • Usulan baru (PTKP Rp7,5 juta): Tidak ada pajak, karena gaji di bawah PTKP.
2. Gaji Rp8 juta per bulan
   • Aturan lama: Kena pajak atas Rp3,5 juta. Dalam setahun Rp42 juta jadi basis PPh.
   • Usulan baru: Kena pajak hanya Rp500 ribu per bulan. Dalam setahun Rp6 juta jadi basis PPh.

Dari simulasi ini terlihat jelas, beban pekerja turun signifikan, tetapi basis penerimaan negara menyusut cukup besar.

Kesimpulan

Usulan kenaikan PTKP ke Rp7,5 juta memiliki dua sisi. Di satu sisi, pekerja dan UMKM akan mendapat keringanan yang signifikan. Di sisi lain, negara berisiko kehilangan penerimaan yang nilainya tidak kecil. Berdasarkan pengalaman tahun 2013 dan 2016, dampak kenaikan PTKP terhadap APBN terbukti nyata. Oleh karena itu, keputusan kenaikan PTKP harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara.

Untuk memahami strategi pajak yang tepat bagi UMKM Anda, kunjungi ijinkita.com atau hubungi konsultan pajak terpercaya.

Sumber

1. IKPI – Ekonom: Kenaikan PTKP Rp7,5 Juta Bisa Pangkas Basis Pajak. https://ikpi.or.id/ekonom-kenaikan-ptkp-rp75-juta-bisa-pangkas-basis-pajak/
2. Antara News – Kemenkeu: Kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Capai 15,7 Persen. https://www.antaranews.com/berita/4362247/kemenkeu-kontribusi-pajak-penghasilan-orang-pribadi-capai-157-persen
3. Kontan – Kenaikan PTKP Bikin Penerimaan Pajak Turun Rp13,3 Triliun. https://nasional.kontan.co.id/news/kenaikan-ptkp-bikin-penerimaan-pajak-turun-rp133-triliun
4. DDTC News – Menkeu: PTKP Jadi Rp4,5 Juta Per Bulan. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/6676/menkeu-ptkp-jadi-rp45-juta-per-bulan
5. Detik Finance – Gaji Rp7,5 Juta Bebas Pajak Bisa Bikin Penerimaan PPh Berkurang. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8101346/gaji-rp-75-juta-bebas-pajak-bisa-bikin-penerimaan-pph-berkurang-tapi

The post Kenaikan PTKP Rp7,5 Juta: Dampak bagi UMKM dan Penerimaan Negara appeared first on Ijinkita.

Apa itu biaya UMKM yang bisa dikurangkan pajak?

Biaya UMKM yang bisa dikurangkan pajak berarti pengeluaran usaha yang sah menurut aturan perpajakan dan boleh dipakai untuk mengurangi laba kena pajak. Syaratnya, biaya tersebut berhubungan langsung dengan usaha dan memiliki bukti transaksi yang valid.

Contoh biaya yang boleh dikurangkan

• Gaji dan upah karyawan
• Sewa tempat usaha
• Biaya listrik, internet, telepon
• Promosi & iklan
• Transportasi & logistik

Jika dicatat dengan benar, biaya-biaya ini membantu menurunkan beban pajak UMKM.

Contoh biaya yang tidak boleh dikurangkan

• Biaya pribadi (liburan, kebutuhan keluarga, gaya hidup)
• Denda dan sanksi pajak
• Biaya tanpa bukti transaksi sah

Kesalahan umum UMKM adalah mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Hal ini membuat pencatatan jadi berantakan dan bisa merugikan saat laporan pajak.

Dasar Hukum

Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No.36 Tahun 2008

Contoh praktis

• UMKM dengan gaji karyawan Rp5 juta/bulan → gaji ini bisa jadi biaya pengurang pajak.
• Sewa ruko Rp20 juta/tahun → boleh dikurangkan.
• Liburan keluarga pemilik usaha → tidak bisa dikurangkan.

Tips untuk UMKM

• Pisahkan rekening pribadi dan usaha.
• Simpan bukti transaksi (nota, invoice, kwitansi) dengan rapi.
• Gunakan aplikasi pembukuan sederhana untuk UMKM.
• Konsultasi pajak secara berkala untuk memastikan kepatuhan.

FAQ

Q: Kalau bayar cash tanpa nota, boleh dikurangkan?
A: Tidak, karena tanpa bukti transaksi sah, biaya tidak diakui.

Q: Apakah biaya promosi di media sosial bisa dikurangkan?
A: Bisa, selama ada invoice atau bukti pembayaran resmi.

Q: Bagaimana kalau UMKM mencampur keuangan pribadi dengan usaha?
A: Itu berisiko. Biaya pribadi tidak bisa jadi pengurang pajak dan merusak pencatatan.

Mau usaha UMKM lebih efisien dan aman dari risiko pajak? Konsultasikan pajakmu bersama AW Pajak di ijinkita.com.

The post Jangan Salah Catat! Biaya UMKM yang Bisa Kurangi Pajak 🚀 appeared first on Ijinkita.

Ekonomi digital Indonesia terus berkembang pesat: nilai transaksi mencapai Rp 1.454 triliun atau sekitar 6,6% dari PDB (lihat sumber). Pemerintah, melalui PMK 37/2025, merespons dengan menyederhanakan mekanisme pajak bagi pelaku UMKM di platform e-commerce.

2. Apa Itu Pajak Digital 2025?

PMK 37/2025 menetapkan bahwa platform e-commerce ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto penjual dalam negeri (sumber: IKPI).
Catatan: ini bukan pajak tambahan, melainkan sistem pemungutan otomatis untuk mempermudah administrasi.

3. Pengecualian untuk UMKM

UMKM dengan omzet bruto ≤ Rp 500 juta per tahun tidak dikenai pemungutan asalkan mengajukan surat pernyataan. Transaksi tertentu juga dikecualikan, seperti pulsa, jasa transportasi online, serta penjual dengan SKB (surat keterangan bebas).

4. Tujuan Kebijakan Ini

• Memperluas basis pajak digital dan meredam shadow economy.
• Meningkatkan efisiensi administrasi karena pemungutan otomatis oleh platform.
• Menciptakan keadilan pajak antara pelaku usaha offline dan online.

5. Dampak bagi UMKM

• Pajak lebih transparan karena otomatis dipungut.
• Beban pelaporan berkurang.
• UMKM harus tetap disiplin pencatatan agar data sesuai saat dilaporkan.

6. Kesimpulan

PMK 37/2025 adalah fondasi penting untuk pajak digital Indonesia yang lebih modern. Bagi UMKM, ini bukan beban baru, tapi peluang untuk lebih tertib dan efisien.

Daftar Sumber

1. Pajak.go.id – PMK 37/2025: Penerimaan Negara dan Generasi Muda
   https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-372025-penerimaan-negara-dan-generasi-muda
2. Pajak.go.id – PMK 37/2025: Cara Baru atas Pajak Lama
   https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-372025-cara-baru-atas-pajak-lama-kenapa-baru-sekarang
3. IKPI.or.id – Memahami PMK 37 Tahun 2025 untuk UMKM dan Platform Digital
   https://ikpi.or.id/pemerintah-genjot-pajak-digital-kripto-dan-global-minimum-tax-untuk-dorong-penerimaan-negara/
4. Kompasiana – PMK 37/2025: Fondasi Pajak Digital
   https://www.kompasiana.com/tika62403/68aea02a34777c046b0e4d84/pmk-37-2025-fondasi-pajak-digital-untuk-masa-depan-penerimaan-negara

The post Pajak Digital, Motor Baru Penerimaan Negara appeared first on Ijinkita.

Isu tentang apakah pejabat bayar pajak kembali menjadi sorotan publik. Banyak masyarakat, terutama pelaku UMKM dan pebisnis, mempertanyakan keadilan dalam sistem perpajakan. Mereka merasa terbebani dengan kewajiban pajak, sementara muncul pandangan bahwa pejabat seolah tidak benar-benar membayar pajak karena adanya fasilitas tertentu dari negara.

Pertanyaan ini wajar, mengingat pajak adalah kontribusi wajib yang seharusnya berlaku adil untuk semua pihak. Mari kita bahas secara jernih berdasarkan regulasi yang ada.

Dasar Hukum Pejabat sebagai Wajib Pajak

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap orang pribadi dengan penghasilan tetap, termasuk pejabat negara, adalah subjek pajak. Artinya, pejabat tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji dan tunjangan yang mereka terima.

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU ini memperkuat prinsip keadilan dalam pajak. Tidak ada pengecualian bagi pejabat negara. Mereka tetap tunduk pada aturan yang sama sebagaimana wajib pajak lainnya.

Tunjangan Pajak bagi Pejabat

PP No. 80 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat 1

Meski secara hukum pejabat adalah wajib pajak, pemerintah juga memberikan tunjangan pajak. Bunyi pasalnya:

“Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan Tunjangan Pajak Penghasilan yang besarnya sama dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan.”

Dengan kata lain, meski pajaknya dipotong, jumlah tersebut ditanggung kembali oleh negara dalam bentuk tunjangan. Akibatnya, secara administrasi pejabat memang tercatat membayar pajak, namun beban riilnya kembali ditanggung oleh APBN.

Analisis: Apakah Pejabat Benar-Benar Bayar Pajak?

Di sinilah muncul perdebatan publik. Dari sisi regulasi, pejabat jelas dikenai PPh 21. Namun dengan adanya tunjangan, publik mempertanyakan apakah mereka benar-benar menanggung beban pajak seperti UMKM dan masyarakat umum.

Bagi pelaku UMKM dan pebisnis, hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan. Mereka harus mengatur arus kas, memastikan pembayaran pajak tepat waktu, dan menanggung langsung beban tersebut. Sementara pejabat memperoleh kompensasi yang mengurangi beban pribadi mereka.

Implikasi bagi Kepercayaan Publik

Keadilan pajak bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga soal persepsi publik. Jika masyarakat merasa ada ketidaksetaraan, maka kepercayaan pada sistem perpajakan bisa melemah. Padahal, keberhasilan pajak sangat bergantung pada kepatuhan sukarela.

Untuk menjaga kepercayaan publik, transparansi menjadi kunci. Pemerintah perlu menjelaskan dengan gamblang alasan adanya tunjangan pajak, serta bagaimana hal itu tidak merugikan keadilan sosial.

Kesimpulan

Apakah pejabat bayar pajak? Jawabannya: iya, secara hukum pejabat adalah wajib pajak dan dipotong PPh 21. Namun, adanya tunjangan pajak membuat beban tersebut secara efektif ditanggung kembali oleh negara.

Bagi pelaku UMKM dan pebisnis, isu ini bisa menjadi pengingat bahwa memahami regulasi pajak sangat penting. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa melihat konteks lebih luas dan tidak sekadar terjebak pada opini publik.

Ditulis oleh Alexander William
Konsultan Pajak UMKM | Efisiensi Pajak & Kepatuhan
ijinkita.com | IG: @aw_pajak

Referensi:

• UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
• UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
• PP No. 80 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat 1 tentang Tunjangan Pajak

The post Apakah Pejabat Bayar Pajak? Memahami PPh 21 atas Gaji Pejabat dan Isu Keadilan Pajak appeared first on Ijinkita.